Dampak Korupsi terhadap Kemiskinan di Indonesia ~ Cahaya Sunnah (ضوء السنة النبوية)

DAMPAK KORUPSI TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA

OLEH:

ABDUL RAHMAN ASSAFI’I

I. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia merupakan suatu yang lumrah dan bahkan menjadi tradisi, terutama bagi para pejabat pemerintah. Salah satu inidikasinya adalah lemahnya sistem penegak hukum di Indonesia yang sampai saat ini belum bisa menuntaskan tindak pidana korupsi secara maksimal. Oleh karena itu, masyarakat kecil di Indonesia dan di pedesaan pada khususnya menjadi telantar karena sibuknya pemerintah dalam menuntaskan korupsi yang tak kunjung selesai sampai saat ini. Di Indonesia sendiri bahkan menjadi rangking terkorup nomer ke 3 di dunia bahkan Indonesia termasuk dari sepuluh besar yang tingkat korupsinya tinggi di nengara-negara dunia.[1] Permasalahan korupsi di Indonesia tidak dapat ditangani secara mudah. Budaya korupsi sudah mendarah daging di segala kehidupan ekonomi. Birokrasi yang terbelit-belit serta peraturan yang tidak jelas telah menyuburkan korupsi. Hukuman yang terlalu ringan bagi para koruptor juga tidak mengurangi efek jera bagi para pelakunya. Korupsi di Indonesia memang harus ditangani secara serius dan memberikan hukuman yang paling berat kepada pelakunya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat.[2]

Dalam hal ini, kalau kita amati secara lebih dalam ternyata korupsi mempunyai dampak dan pengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Standar hidup dan pelayanan kesehatan yang rendah adalah ciri-ciri adanya kemiskinan. Beberapa daerah di Indonesia sering dijumpai adanya anak-anak balita yang mengalami gizi buruk. Selain itu, belum lama ini mulai merebak penyakit polio, padahal Indonesia oleh WHO telah dinyatakan bebas dari penyakit ini. Hal tersebut menunjukan tingkat pelayanan kesehatan yang rendah bagi masyarakat.[3] Masih banyak dampak-dampak lain yang terjadi di Indonesia karena kurang tanggapnya pemerintah terhadap rakkyatnya, seperti pengangguran, banyaknya pengamen di jalanan yang tak terurus, dan bahkan anak-anak yang putus sekolah karena faktor perekonomian rakyat yang semakin rendah.

II. PERMASALAHAN

Pokok-pokok permaslahan yang ditulis dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Apa itu Korupsi?

2. Bagaimana Dampak Korupsi terhadap Kemiskinan?

3. Bagaimana solusi dan Pemecahan masalahnya?

III. PEMBAHASAN

Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangt-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro adapula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.

1). Pengertian Korupsi

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Dalam definisi lain korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai demi keuntungan pribadi, keluarga dan teman atau kelompoknya. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat. Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan dan sampai sekarang. Korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Tetapi dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaan sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negari untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan. Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relaif lambat, sehingga setiap orang atau badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalan-imbalan dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogok).[4]

Fenomena seperti ini sudah cukup kental di Indonesia, segala cara para pejabat pemerintah untuk berlomba-lomba untuk berkorupsi. Salah satu contohnya adalah isu koruptor Gayus Tambunan yang sampai saat ini belum tau statusnya. Para penegak hukum juga tidak tegas menangani hal ini, sehingga Gayus dibiarkan begitu saja. Sampai kapan negara kita akan bebas dengan korupsi? Sudah jelas, korupsi adalah suatu perbuatan tercela dan bahkan pertangunggugjawabannaya sangat besar kelak di akhirat. Oleh karena itu, dampak korupsi terhadap kemiskinan akan semakin bertambah karena tidak adanya perhatian dari pemerintah, rakyat kecil akan semakin tertindas, di negeri ini sangat jauh dari keadilan. Salah satu contoh kecil saja, bahwa ketika orang miskin mencuri ayam sudah begitu gampangnya para penegak hukum untuk memidana orang miskin tersebut, sedangkan untuk para koruptor? Mereka bebas berkeliaran tanpa ada jerat hukum yang jelas-jelas membawa lari uang rakyat.

2). Dampak Korupsi Terhadap Kemiskinan

Korupsi, tentu saja berdampak sangat luas, terutama bagi kehidupan masyarakat miskin di desa dan kota. Awal mulanya, korupsi menyebabkan Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional kurang jumlahnya. Untuk mencukupkan anggaran pembangunan, pemerintah pusat menaikkan pendapatan negara, salah satunya contoh dengan menaikkan harga BBM. Pemerintah sama sekali tidak mempertimbangkan akibat dari adanya kenaikan BBM tersebut harga-harga kebutuhan pokok seperti beras semakin tinggi biaya pendidikan semakin mahal, dan pengangguran bertambah. Tanpa disadari, masyarakat miskin telah menyetor 2 kali kepada para koruptor. Pertama, masyarakat miskin membayar kewajibannya kepada negara lewat pajak dan retribusi, misalnya pajak tanah dan retribusi puskesmas. Namun oleh negara hak mereka tidak diperhatikan, karena “duitnya rakyat miskin” tersebut telah dikuras untuk kepentingan pejabat. Kedua, upaya menaikkan pendapatan negara melalui kenaikan BBM, masyarakat miskin kembali “menyetor” negara untuk kepentingan para koruptor, meskipun dengan dalih untuk subsidi rakyat miskin. Padahal seharusnya negara meminta kepada koruptor untuk mengembalikan uang rakyat yang mereka korupsi, bukan sebaliknya, malah menambah beban rakyat miskin.[5]

Ada beberapa dampak buruk yang akan diterima oleh kaum miskin akibat korupsi, diantaranya. Pertama, Membuat mereka (kaum miskin) cenderung menerima pelayanan sosial lebih sedikit. Instansi akan lebih mudah ketika melayani para pejabat dan konglemerat dengan harapan akan memiliki gengsi sendiri dan imbalam materi tentunya, peristiwa seperti ini masih sering kita temui ditengah–tengah masyarakat. Kedua, Investasi dalam prasarana cenderung mengabaikan proyek–proyek yang menolong kaum miskin, yang sering terjadi biasanya para penguasa akan membangun prasarana yang mercusuar namun minim manfaatnya untuk masyarakat, atau kalau toh ada biasanya momen menjelang kampanye dengan niat mendapatkan simpatik dan dukungan dari masyarakat. Ketiga, orang yang miskin dapat terkena pajak yang regresif, hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki wawasan dan pengetahuan tentang soal pajak sehingga gampang dikelabuhi oleh oknum. Keempat, kaum miskin akan menghadapi kesulitan dalam menjual hasil pertanian karena terhambat dengan tingginya biaya baik yang legal maupun yang tidak legal, sudah menjadi rahasia umum ketika seseorang harus berurusan dengan instansi pemerintah maka dia menyediakan uang, hal ini dilakukan agar proses dokumentasi tidak menjadi berbelit–belit bahkan ada sebuah pepatah “kalau bias dipersulit kenapa dipermudah”, sebagai contoh dalam studi LPEM tahun 1994 disana ditemukan bahwa walaupun pemerintah sudah menghapus semua biaya untuk memperoleh izin penanaman modal, para investor masih tetap harus membayar “upeti kepada orang tertentu, ini artinya budaya demikian sudah kian mengakar, inilah yang kemudian sebagian orang saking putus asanya mengatakan bahwa korupsi di negeri ini sudah jadi budaya jadi sulit untuk diberantas.[6]

Selain berdampak pada kemiskinan, tidak menutup kemungkinan juga berdampak pada pengangguran di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur.[7] Terbatasnya lapangan kerja mengakibatkan terjadinya pengangguran. Penganguran timbul karena adanya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja. Bagi negara yang sedang mengalami transisi dari negara agraris menuju industrialisasi, seperti Indonesia, pengangguran banyak dijumpai. Keahlian penduduknya dibidang agraris, sementar lapangn kerja yang ada, menuntut yang lain. Bangkrutnya perusahaan-perusahaan pada saat krisis ekonomi turut memperparah angka pengangguran di Indonesia.[8]

Oleh karena itu, semakin banyaknya angka kemiskinan di Indonesia akibat banyaknya pelaku korupsi ini, juga berdampak pada banyak sektor, seperti banyaknya anak terlantar tidak sekolah, banyaknya pengamen di jalalanan, pengangguran yang semakin meningkat dan seterusnya. Semua ini disebabkan karena tidak adanya perhatian dari pemerintah, malah pada kenyataannya korupsi justeru semakin merajalela dan nyaris tidak tertangani. Bagaimana solusi dan pemecahannya? Menurut hemat saya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di bawah ini.

3). Solusi Dan Pemecahan Masalah

Terdapat beberapa langkah untuk mencari solusi tentang permasalahan korupsi di Indonesia, agar tidak berdampak pada kemiskinan dan pengangguran sebagai berikut :

Pertama, Mempertegas sistem hukum di Indonesia untuk bersikap tegas terhadap para pelaku korupsi.

Kedua, KPK harus benar-benar ditegakkan di Indonesia tanpa harus ada kepentingan politik apalagi kepentingan pribadi.

Ketiga, harus ada kesadaran dari aparat hukum dan para pejabat bahwa tindakan korupsi tidak patut dilakukan karena pertanggungjawabannya sangat berat baik di dunia maupun di akhirat.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

1 Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai demi keuntungan pribadi, keluarga dan teman atau kelompoknya.

2 Korupsi sudah jelas akan berdampak kepada kemiskinan, karena tidak adanya perhatian khusus dari pemerintah, sehingga masyarakat kecil semakin terbengkalai.

3 Selani itu, Korupsi juga mempunyai dampak terhadap pengangguran, sama seperti halnya terhadap kemiskinan.

4 Oleh karena itu, salah satu solusi dalam menangani permasalahan korupsi di Indonesia, agar tidak berdampak pada kemiskinan dan pengangguran yaitu dengan cara mempertegas sistem hukum di Indonesi, KPK harus benar-benar ditegakkan, dan harus ada kesadaran bagi pemerintah dan para pejabat yang harus muncul dari hati nuraninya yang terdalam.